UU TPKS Resmi Diundangkan, Puan Maharani Minta Peraturan Turunan Segera Terbit

    UU TPKS Resmi Diundangkan, Puan Maharani Minta Peraturan Turunan Segera Terbit
    Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani

    JAKARTA - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani bersyukur karena Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sudah resmi diundangkan melalui Lembaran Negara setelah disahkan dalam Rapat Paripurna pada 12 April 2022 lalu. Ia meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan-peraturan turunan dari UU TPKS.

    “Kita kini bisa semakin lega karena UU TPKS sudah resmi diundangkan dan sudah siap untuk diimplementasikan. Kita berharap dengan hadirnya UU TPKS seluruh masyarakat, khususnya kaum perempuan, dapat terlindungi dari ancaman kekerasan seksual, ” kata Puan dalam keterangan persnya, Kamis (12/5/2022).

    UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS resmi diundangkan pada Senin (9/5/2022) lalu melalui Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120. Puan mengingatkan Pemerintah untuk cepat menyusun dan segera menerbitkan berbagai peraturan turunan dari UU TPKS. “Tidak perlu menunggu sampai batas waktu dua tahun. Semakin cepat peraturan turunan diterbitkan, semakin baik. Karena penanganan kasus kekerasan seksual akan lebih optimal, ” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Puan mengatakan, implementasi UU TPKS tak hanya sekadar memberi jaminan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual. Namun juga akan berfungsi dalam hal pencegahan hingga perlindungan dan pemulihan untuk korban. “Lewat UU TPKS dan aturan turunannya, Negara dapat menjamin rasa aman rakyat dan perlindungan dari ancaman kekerasan seksual. Payung hukum ini juga akan memberi keadilan bagi seluruh korban, ” sebutnya.

    Nantinya, akan ada 5 peraturan pemerintah (PP) dan 5 peraturan presiden (perpres) yang akan mendukung pelaksanaan UU TPKS. Puan pun menggarisbawahi aturan terkait Tim Terpadu dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam penanganan kasus kekerasan seksual. “Aturan yang semakin rigid akan memperbaiki pola penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini sering kali buntu akibat belum adanya aturan khusus, ” ungkap politisi PDI-Perjuangan tersebut.

    “Kita berharap dengan adanya layanan terpadu yang terintegrasi antara para stakeholder terkait, korban kekerasan seksual dapat lebih mudah mendapat perlindungan dan pertolongan, ” tambah Puan. Mantan Menko PMK itu pun meminta agar Pemerintah gencar melakukan sosialisasi mengenai UU TPKS beserta aturan turunannya. Untuk yang pertama adalah di kalangan internal seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum.

    “Sehingga tidak lagi ada alasan pemakluman terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, sekecil apapun itu. Dan apabila terjadi tindak kekerasan seksual, penegakan hukum harus diterapkan dengan tegas, ” ujarnya. Tak hanya itu, Puan juga mengingatkan agar Pemerintah masif mensosialisasikan UU TPKS dan aturan turunannya kepada masyarakat. Ia menilai Pemerintah bisa bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil, khususnya yang selama ini fokus ikut memperjuangkan UU TPKS.

    “Sosialisasikan di kalangan pendidikan, termasuk sekolah dan perguruan tinggi yang cukup banyak terjadi kasus-kasus kekerasan seksual. Kemudian di kalangan swasta agar perusahaan dapat lebih melindungi seluruh pekerjanya, dan tentunya di seluruh lapisan masyarakat lainnya. Perjuangan panjang kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Mari kita kawal bersama seluruh implementasi UU TPKS agar Indonesia terbebas dari kekerasan seksual, ” pungkas legislator dapil Jawa Tengah V tersebut. (sf)

    Puan Maharani PDIP DPR RI KETUA DPR RI
    Updates

    Updates

    Artikel Sebelumnya

    Maman Abdurrahman Usulkan Rapat Gabungan...

    Artikel Berikutnya

    Rifqinizamy Karsayuda: Komisi II Akan Cermati...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Syafruddin Adi verified

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 197

    Postingan Tahun ini: 2012

    Registered: Jul 17, 2020

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 174

    Postingan Tahun ini: 1393

    Registered: May 25, 2021

    BASORY WIJAYA

    BASORY WIJAYA verified

    Postingan Bulan ini: 115

    Postingan Tahun ini: 570

    Registered: Oct 11, 2021

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 100

    Postingan Tahun ini: 379

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Muh Hasyim Hanis, SE, S.Pd verified

    Kadis Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Sikapi Dan Tanggap Informasi Hipatitis Akut Yang Mematikan, LPA Kabupaten Labuhanbatu Koordinasi Dan Apresiasi
    Penyakit Mulut dan Kuku Serang Hewan Ternak Warga Jawa Timur, DPRD Sumut Minta Gubernur Sumatera Utara Lakukan Antisipasi
    Halal Bihalal Keluarga Besar Kodam IV/Diponegoro, Pangdam: Guyub Rukun, Saling Tolong Menolong Ada Permasalahan Saling Bantu
    Anggota SPKS Nasional minta DPRD Paser Awasi Pelaksanaan Perda  No.9 Tahun 2018Anggota SPKS Nasional minta DPRD Paser Awasi Pelaksanaan Perda  No.9 Tahun 2018

    Follow Us

    Recommended Posts

    Sail Tiddore Direncanakan Digelar November Mendatang, Anggarannya Masih Dalam Tanda Tanya
    Presiden Jokowi Bagikan Bansos dan Tinjau Harga Minyak Goreng di Pasar
    5 Pelaku Pelaku Sabung  Ayam Dilimpahkan JPU Makale
    Polsek dan Koramil Cikakak Lakukan Pencarian Pemancing Yang Hilang di Sungai
    Terkait Uang Bangunan di SMANSA Batang Hari, Ombudsman RI: Salah Satu Pungutan Liar