Tentang UU ITE, Menko Polhukam: Jangan Alergi Terhadap Perubahan

Tentang UU ITE, Menko Polhukam: Jangan Alergi Terhadap Perubahan
Menko saat menjadi keynote speaker dalam diskusi daring Menyikapi Perubahan UU ITE

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa hukum adalah produk resultante, dari perkembangan situasi politik, sosial ekonomi hingga hukum. Oleh karena itu jangan alergi terhadap perubahan, karena hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakatnya. 

“Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk membuat resultante atau kesepakatan baru terkait  kontroversi di dalam UU ITE. Hal tersebut bisa  dilakukan, jika ditemukan substansi yang memiliki watak haatzai artikelen atau berwatak pasal karet, ” ujar Menko saat menjadi keynote speaker dalam diskusi daring Menyikapi Perubahan UU ITE yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Kamis (25/2). 

Ia menyampaikan bahwa, pemerintah mempertimbangkan kemungkinan membuat resultante baru yang nantinya mencakup dua hal. Pertama supaya dibuat kriteria implementatif, apa kriterianya  sebuah pasal, sebuah aturan itu, agar bisa diterapkan secara adil. Kemudian yang kedua, menelaah kemungkinan dilakukannya revisi perubahan.

“Jika memang di dalam undang-undang itu ada substansi-substansi yang berwatak haatzai artikelen, berwatak pasal karet maka bisa diubah dan bisa direvisi. Revisi itu dengan mencabut atau menambahkan kalimat, atau menambah penjelasan di dalam undang-undang itu, ”ujar Mahfud. 

Diskusi daring  ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh Pers antara lain, Ketua Umum PWI, Atal S Depari, Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin, Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, dan Pakar Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. 

Sebelumnya Menko Polhukam telah membentuk Tim kajian UU ITE. Tim dibagi menjadi dua, yaitu Sub Tim I yang bertugas merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal tertentu dalam UU ITE yang sering menimbulkan multitafsir, dan Sub Tim II yang melakukan telaah substansi UU ITE atas beberapa pasal dalam UU yang dianggap multitafsir untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan revisi. (Bram)

JAKARTA
Bram

Bram

Previous Article

Rapim TNI - POLRI berlangsung secara Virtual

Next Article

OTT Sulsel, Firli Bahuri: KPK Tetapkan Dan...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono

Subhan Riyadi

Subhan Riyadi

Postingan Bulan ini: 71

Postingan Tahun ini: 649

Registered: Jan 23, 2021

AFRIZAL

AFRIZAL

Postingan Bulan ini: 61

Postingan Tahun ini: 115

Registered: Jan 20, 2021

Asridal

Asridal verified

Postingan Bulan ini: 50

Postingan Tahun ini: 239

Registered: Aug 25, 2021

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 44

Postingan Tahun ini: 239

Registered: Jan 24, 2021

Profle

Ibnu S. Mattangaran

Putri Dakka Resmi Nakhodai DPD Nasdem Luwu Utara, Ini Program Pertamanya
Gratis Balik Nama dan Diskon Pajak Kendaraan di Samsat Luwu Utara
Tahun 2021, Ada 399 Duda-Janda Baru di Luwu Utara. Ini Penyebab Terbanyak
Kepala Cabang Telkom Wi-Fi Barru Minta Dicopot, Tidak Bertanggung Jawab Insiden Ini !

Follow Us

Recommended Posts

Hari Ini, 102 Peserta Test CPNS Barru Ujian Seleksi Kompetensi Bidang di Makassar
Akselerasi Vaksinasi Serentak Indonesia, Kapolri: Agar Laju Pengendalian Covid-19 saat Nataru Bisa Dijaga
Tiga Pilar Desa Desa Panaikang dan Puskesmas  Gelar Vaksinasi dari Door to Door
Simak Sejuknya Arahan Sekda Barru Awali Test SKB CPNS
Babinsa Rubaru Ajak Masyarakat Kerja Bakti Bersihkan Jalan dari rumput dan ranting