Tentang UU ITE, Menko Polhukam: Jangan Alergi Terhadap Perubahan

Tentang UU ITE, Menko Polhukam: Jangan Alergi Terhadap Perubahan
Menko saat menjadi keynote speaker dalam diskusi daring Menyikapi Perubahan UU ITE

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa hukum adalah produk resultante, dari perkembangan situasi politik, sosial ekonomi hingga hukum. Oleh karena itu jangan alergi terhadap perubahan, karena hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakatnya. 

“Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk membuat resultante atau kesepakatan baru terkait  kontroversi di dalam UU ITE. Hal tersebut bisa  dilakukan, jika ditemukan substansi yang memiliki watak haatzai artikelen atau berwatak pasal karet, ” ujar Menko saat menjadi keynote speaker dalam diskusi daring Menyikapi Perubahan UU ITE yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Kamis (25/2). 

Ia menyampaikan bahwa, pemerintah mempertimbangkan kemungkinan membuat resultante baru yang nantinya mencakup dua hal. Pertama supaya dibuat kriteria implementatif, apa kriterianya  sebuah pasal, sebuah aturan itu, agar bisa diterapkan secara adil. Kemudian yang kedua, menelaah kemungkinan dilakukannya revisi perubahan.

“Jika memang di dalam undang-undang itu ada substansi-substansi yang berwatak haatzai artikelen, berwatak pasal karet maka bisa diubah dan bisa direvisi. Revisi itu dengan mencabut atau menambahkan kalimat, atau menambah penjelasan di dalam undang-undang itu, ”ujar Mahfud. 

Diskusi daring  ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh Pers antara lain, Ketua Umum PWI, Atal S Depari, Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin, Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, dan Pakar Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. 

Sebelumnya Menko Polhukam telah membentuk Tim kajian UU ITE. Tim dibagi menjadi dua, yaitu Sub Tim I yang bertugas merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal tertentu dalam UU ITE yang sering menimbulkan multitafsir, dan Sub Tim II yang melakukan telaah substansi UU ITE atas beberapa pasal dalam UU yang dianggap multitafsir untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan revisi. (Bram)

JAKARTA
banner
Bram Injana

Bram Injana

Previous Article

Rapim TNI - POLRI berlangsung secara Virtual

Next Article

OTT Sulsel, Firli Bahuri: KPK Tetapkan Dan...

Related Posts

Peringkat

Profle

Subhan Riyadi

Siswandi

Siswandi

Postingan Bulan ini: 31

Postingan Tahun ini: 394

Registered: Jan 25, 2021

Bilwadi_wk

Bilwadi_wk

Postingan Bulan ini: 9

Postingan Tahun ini: 131

Registered: Feb 4, 2021

Yudi Hutriwinata

Yudi Hutriwinata

Postingan Bulan ini: 9

Postingan Tahun ini: 52

Registered: Mar 31, 2021

Ibnu S. Mattangaran

Ibnu S. Mattangaran

Postingan Bulan ini: 8

Postingan Tahun ini: 42

Registered: Mar 2, 2021

Profle

Junaidi

Kabar Gembira Bagi Warga Luwu Utara, Ada Penghapusan Denda Pajak Kendaraan
Kadis Pendidikan Luwu Utara Klaim Kepemilikan Lahan SDN Pombuntang, Kuasa Hukum Subiati : Itu Sertifikat Hak Pakai !
Tahan Imbang Pemain Muda Pra PORPROV Luwu Utara, Kapten All Star Ungkap Hal Ini
Paslon ASRI Di Terpa Fitnah Dan Berita Hoaks Jelang PSU Jilid II Pilkada Labuhanbatu
banner

Follow Us

Recommended Posts

LKG Gelar Haul Raja Gowa Sultan Hasanuddin ke-351
Paslon ASRI Di Terpa Fitnah Dan Berita Hoaks Jelang PSU Jilid II Pilkada Labuhanbatu
Kegiatan Bimtek Pekon Se Kabupaten Lampung Barat Dipertanyakan, Ini Jawaban Komisi 1 DPRD Kabupaten Lambar Dan LSM PKN RI
Ketum PWRI  Dr. Suriyanto PD : Pembakaran Rumah Wartawan di Binjai Tindakan Biadab dan Tidak Bermoral
Kasie Pelayanan Tahanan Rutan Kelas l Labuhan Control WBK

Random Posts