Diah Nurwitasari: Transisi Energi Fosil ke EBET Masih Butuh Waktu

    Diah Nurwitasari: Transisi Energi Fosil ke EBET Masih Butuh Waktu
    Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari

    JAKARTA - Transisi energi fosil yang selama ini masih dikonsumsi ke energi baru dan energi terbarukan (EBET) masih membutuhkan waktu panjang. Transisi ini kelak harus dilakukan bertahap, terarah, dan terukur, sambil menyiapkan sistem energi listrik nasional. Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari mengatakan, saat ini pihaknya sedang membahas Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBT) yang di dalamnya membicang pula isu transisi energi fosil ke EBET. Sebelumnya, RUU ini sudah disetujui Rapat Paripurna DPR dan kini sedang diajukan ke pemerintah untuk dibahas bersama.

    "Banyak sebenarnya yang menjadi poin krusial. Intinya adalah mendorong sektor energi nasional ke arah pengembangan energi baru dan energi terbarukan untuk kemandirian energi. Kita ingin adanya transisi yang terarah, bertahap, terukur, dan rasional, sambil tetap menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan serta kesiapan sistem ketenagalistrikan nasional, " jelas Diah, Kamis (23/6/2022).

    Dengan transisi energi ini, lanjut legislator dapil Jawa Barat II tersebut, bisa menjadi modal pembangunan berkelanjutan, mendukung perekonomian nasional, dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia. Namun, transisi ini tidak mudah, mengingat harga EBET masih relatif mahal dibanding energi fosil. Selain itu, masih ujar Diah, energi EBET melibatkan sistem yang besar dengan elemen yang beragam. Sekali lagi, perlu waktu dan sinergi yang baik untuk melakukan transisi ini.

    "Kita ingin proporsi EBET menjadi lebih besar. Pembangkit EBET harus mulai masif dibangun. Dalam RUU ini ada pasal 7 yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat yang menetapkan peta jalan pengembangan EBET. Target resmi kita yang sekarang adalah bauran energi terbarukan sebesar 23 persen di tahun 2025. Ini tentu target yang ambisius yang ingin dicapai. Bahkan, ada klausul khusus, yaitu pasal 6 ayat (7) yang menyatakan bahwa seluruh pembangkit listrik tenaga diesel wajib diganti menjadi pembangkit listrik EBET paling lambat pada tahun 2024, " tutup politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. (mh/sf)

    Diah Nurwitasari KOMISI VII DPR RI PKS
    Updates

    Updates

    Artikel Sebelumnya

    Bakamla RI Indonesian Coast Guard Terima...

    Artikel Berikutnya

    Lasarus: Pemerintah Harus Tingkatkan Koordinasi...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 40

    Postingan Tahun ini: 2569

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 35

    Postingan Tahun ini: 2115

    Registered: May 25, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 13

    Postingan Tahun ini: 778

    Registered: Nov 15, 2021

    Wijaya

    Wijaya verified

    Postingan Bulan ini: 11

    Postingan Tahun ini: 794

    Registered: Oct 11, 2021

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Kpt Arm Witono: Mari Sosialisasikan Bahaya Narkoba
    Dandim 0620/Kabupaten Cirebon,Danyon Arhanud-14/PWY, Danlanal Cirebon Beri Kejutan Hari Bhayangkara ke-76 ke Kapolresta Cirebon
    Sekda Andre Algamar Lantik 6 Pejabat Fungsional 
    Kolaborasi FISIP-TVRI Jawa Timur untuk Program Beranda Kampus 

    Rekomendasi

    Pengecekan PMK Ternak Sapi, Babinsa Rubaru Datangi Ke Pelosok Desa
    Wujud Kepedulian Babinsa Bantu Warga Naikkan Pasir Ke Mobil
    Kepsek SMKN1 Bukittinggi: Sistim PPDB SMA dan SMK Berbeda, Ini Ulasannya
    Kasad Didampingi Kaskostrad dan Bupati Karawang Panen Padi Bersama Masyarakat Karawang
    Tanamkan Nasionalisme, Santri Ponpes Darut Taqwa Ponorogo Dibekali LDKS

    Ikuti Kami