Arsul Sani: Perlu Direvisi, UU KUHAP Masih Berorientasi Proses Beracara yang Usang

    Arsul Sani: Perlu Direvisi, UU KUHAP Masih Berorientasi Proses Beracara yang Usang
    Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani

    JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) saat ini masih berorientasi pada proses beracara yang sudah usah. Karena itu, meskipun RUU KUHAP maupun Naskah Akademiknya tersebut menjadi usul inisiatif pemerintah, semangat untuk memodernisasi sistem peradilan perdata Indonesia ini harus menjadi fokus dalam pembahasan RUU tersebut.

    “Ini akan menarik bagi kita, apakah kita akan mempertahankan rezim pendekatan jadul atau memanfaatkan teknologi informasi yang juga sudah disampaikan oleh pengadilan TUN dan Pengadilan Agama itu juga sudah mulai dimanfaatkan, ” ujar Arsul dalam RDPU Komisi III DPR RI dengan PERADI dalam rangka meminta masukan terkait RUU KUHAP, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

    Black Coffee
    market.biz.id Black Coffee
    18% Rp 4.500
    Beli sekarang!

    Di sisi lain, ia menilai ada beberapa hal yang mengemuka dalam RDPU tersebut yang sebenarnya tempat pembahasannya tidak dalam RUU KUHAP, tetapi dalam RUU Kelembagaan Peradilan. Salah satunya contohnya adalah terkait alasan Peninjauan Kembali. “Apakah hanya mau dibatasi pada novum saja atau masih mengikuti yang ada seperti sekarang? itu memang nanti tempatnya di revisi UU Mahkamah Agung, saya kira bukan di RUU KUHAP, ” ujar Anggota Fraksi PPP DPR RI ini.

    Arsul menilai institusi Mahkamah Agung saat ini memiliki persoalan terkait kualitas putusan yang dihasilkannya. Disebabkan karena tiap bulan Mahkamah Agung harus memutus sampai 200 perkara. Sehingga, menurutnya, harus ada penataan upaya hukum, yaitu sebagian ditempatkan di Hukum Acara Perdata sebagian yang lain di Hukum Acara Pidana. “Karena memang setelah rampung pembahasan RKUHP, dan RUU Pemasyarakatan, Komisi III juga akan menggarap RUU KUHAP dan ini akan menjadi RUU inisiatif DPR, ” jelasnya.

    WARTAKESEHATAN.CO.ID
    market.biz.id WARTAKESEHATAN.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Penataan hukum tersebut harus dilakukan, sebab dari 200 perkara per bulan yang harus diputuskan tersebut menyangkut dari persoalan berat sampai hal remeh-temeh di masyarakat. “Kita tidak bisa salahkan juga Hakim Agungnya kalau sebulan harus ketok perkara sebanyak 200. Karena perkara mulai dari arbitrase yang berat sampai perkara urusan jual beli jarum pentul masuk ke Mahkamah Agung, ” jelasnya.

    Ke depan, legislator dapil Jawa Tengah X tersebut berharap pembahasan RUU KUHAP ini harus memberikan upaya hukum, apakah tetap seperti saat ini atau harus diubah. “Kalau harus diubah apakah itu harus diatur dalam KUHAP atau bisa kita delegasikan ke peraturan ke bawah Hukum Acara Perdata, ” tutup Arsul. (rdn/sf)

    XPOS.CO.ID
    market.biz.id XPOS.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Arsul Sani DPR RI PPP KOMISI III
    Updates

    Updates

    Artikel Sebelumnya

    Bakamla RI Indonesian Coast Guard Terima...

    Artikel Berikutnya

    Lasarus: Pemerintah Harus Tingkatkan Koordinasi...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 40

    Postingan Tahun ini: 2569

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 35

    Postingan Tahun ini: 2115

    Registered: May 25, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 13

    Postingan Tahun ini: 778

    Registered: Nov 15, 2021

    Wijaya

    Wijaya verified

    Postingan Bulan ini: 11

    Postingan Tahun ini: 794

    Registered: Oct 11, 2021

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Kpt Arm Witono: Mari Sosialisasikan Bahaya Narkoba
    Dandim 0620/Kabupaten Cirebon,Danyon Arhanud-14/PWY, Danlanal Cirebon Beri Kejutan Hari Bhayangkara ke-76 ke Kapolresta Cirebon
    Sekda Andre Algamar Lantik 6 Pejabat Fungsional 
    Kolaborasi FISIP-TVRI Jawa Timur untuk Program Beranda Kampus 

    Rekomendasi

    Pengecekan PMK Ternak Sapi, Babinsa Rubaru Datangi Ke Pelosok Desa
    Wujud Kepedulian Babinsa Bantu Warga Naikkan Pasir Ke Mobil
    Kepsek SMKN1 Bukittinggi: Sistim PPDN SMA dan SMK Berbeda, Ini Ulasannya
    Kasad Didampingi Kaskostrad dan Bupati Karawang Panen Padi Bersama Masyarakat Karawang
    Tanamkan Nasionalisme, Santri Ponpes Darut Taqwa Ponorogo Dibekali LDKS

    Ikuti Kami